¹Ishak Raja,²Husen Alting, ³Rusdin Alauddin

¹,²,³Universitas Khairun Ternate

The research aims to find out what phenomena affect the community occupying land that already has a Certificate of Ownership without going through a process of legal rights under the law and how the settlement process for land objects occupied by the community already has a Certificate of Ownership.

The results of this research indicate that legal awareness, law-conscious culture, and law-abiding in social life, various people's perspectives on the land they occupy. After the certificate issuance is not accompanied by socialization by SHM holders, publications. Law enforcement efforts do not exist with the Ternate City Government and the Ternate City Land Agency, because it exists in other institutions. Persuasive approach, deliberation, mediation as a solution to the dispute resolution over SHM 812, SHM 235, SHM 229, and SHM Number: 00977, interpretation of the evidence of ownership of the parties to the dispute failed amicably, the final solution to the dispute over SHM 812, SHM 235, SHM 229, and SHM Number: 00977, through judicial efforts to obtain legal certainty for SHM owners, and people who occupy certified land.

Legal, Land disputes, Communities, Property Rights

1) Abdul Djamali, Hukum Islam,Mandar Maju, Bandung, 2002;

2) Madjedi Hasan, Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum;

3) Abdul Wahid Saraha, Tesis, Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Eks Hak Guna Bangunan (HGB) PT Darco & Modul Timber Pada Pembengunan Pelabuhan Sofifi Kota Tidore Kepulauan, Program Pascasarjan Universitas Khairun Ternate, 2016;

4) Abdul Kadir Mahmud, Hukum Dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2004, hlm.57 dalam Abdul Wahid Saraha, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Khairun Ternate, 2016;

5) Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah DanPendaftaran Diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta 2006;

6) Armando Soares, Rataih Nurpratiwi, M Makmur, https://publikasi.unitri.ac.id, diakses, pada tanggal 18 Sepetember, 2020 Kompas.com, htttps://www.kompas.com, diakses Pada tanggal 18 September, 2020;

7) Badan Pertanahan Nasional, Kota Ternate, fotosatelit, Tahun 2017;

8) Bernhard Limbong, Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum, Jakarta: CV Rafi Maju Mandiri, 2011;

9) Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan – Peraturan Hukum Tanah, Edisi 2006, PenerbitTarunaGarifica;

10) Bunyi Pasal 6 ayat (2), dan ayat (3): ayat : (2). Ketentuan – ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Pengusaha Daerah sebagai yang dimaksud dalam Pasal – Pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan hukuman kurungan selama – lamanya 3 (tiga) bulan dan / atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.ayat : (3) tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran;

11) Dominikus Rato, Sosiologi Hukum Penerbit AswajaPresindo, Yokyakarta;

12) Darji Darmodiharjo, Shidarta, Pokok – Pokok Filsafat Hukum Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1999;

13) Darji Darmodiharjo, Shidarta, Pokok – Pokok Filsafat Hukum Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2004;

14) Dominikus Rato,SosiologiHukum,Hukum Dalam Prespektif Konstruksi Sosial,AswajaPressindo,Yokyakarta;

15) Dody Nur Andriyan, “LaissezFaire”, Majalah Resonansi, tanggal 24 Maret 2009;

16) Editor; E.K.M, Masinambow, Hukum Dan Kemajemukan Budaya, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2003;

17) Fred N. Kerlinger, Asas – asas Penelitian Behavioral, (Yogyakarta: Gadjah Mada UniversityPress, 1990);

18) Friedmann, W, 1990. Legal Theory (Teori & Filsafat Hukum Telah Kritis Atas Teori-teori Hukum) (Susunan I, II, dan III), diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, Jakarta: Rajawali, 1990;

19) Gugatan, Endang Diponegoro, tanggal 10 April 2018;

20) Gugatan Joharno, di Pengadilan Negeri Ternate, Nomor : 2017

21) Gugatan, Hi.Aladin Hi.Jafar, 2020

22) H.M. Arba, “Hukum Agraria Indonesia”, Sinar Garafika, Cetakan kelima, Maret 2018, h. 98;

23) https://sugithewae.wordpress.com/2012/11/13/pengertian-populasi-dan-sampel-dalam-penelitian/;

24) http://repository.uma.ac.id/bitstream,Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999;

25) http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php,Mekanisme;

26) https://sugithewae.wordpress.com;

27) http://repository.unpas.ac.id,Jakarta: Fikahati Aneska 2009;

28) https://www.academia.edu.Limbong, Bernhard, Konflik Pertanahan (Jakarta : Margaretha Pustaka. 2012), Jurnal Alqodau;

29) http://eprints.ums.ac.id,Visimedia, Tri Cahyono;

30) http://repository.uma.ac.id/bitstream,Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008;

31) http://repository.uma.ac.id/bitstream, Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta,2009;

32) http://repository.uma.ac.id/bitstream, Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999;

33) http://repository.uma.ac.id/bitstream,Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002;

34) https://sugithewae.wordpress.com,Sabar,2007 akses, tanggal 19 - 4-2019;

35) https://sugithewae.wordpress.com,Sugiyono,2011:80akses, tanggal 19-4-2019;

36) http;//eprints.ung.ac.id/2265/7/2013-1-74201-271409046-bab3-01082013044256.pdf, Abdul Wahid Saraha;

37) http://pemerintah.net,diakses diakses, pada tanggal 20 September,2020;

38) Iba Nurkasihani, artikel, www.jdih.tanahlautkab.go.id,diakses, pada tanggal 18 Juni 2020

39) Jimmy Joses Sembiring, 2011, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, Jakarta;

40) Jurnal Wawasan Hukum h.34, di akses melalui https://core.ac.uk,tanggal, 3 Agustus, 2020;

41) Kita Undang – Undang Hukum Perdata, Penerbit Permata Press, 2008;

42) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

43) Komisi informasi, banten prov.go.id, di akses, pada tanggal 17 Juni tahun 2020;

44) Lihat UU Nomor : 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum;

45) Lihat Undang – undang Nomor 5 Tahun1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;

46) Lihat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1999, Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate ;

47) Muchtar Wahid, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah,penerbitRepublika, Jakarta Selatan 2008;

48) MarjaneTermorshuizen, Kamus Hukum Belanda -Indonesia, Jakarta : Penerbit Djambatan, 1999;

49) M.Dahlan AlBarry, Kamus Moderen Bahasa Indonesia Penerbit Arkola, Yokyakarta,1994;

50) M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan;

51) Maria SW Sumardjono, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, (Yogyakarta: tanpa penerbit, 1989);

52) M. Dahlan Albarry Kamus, Moderen Bahasa Indonesia Penerbit Arkola, Yogyakarta, 1994;

53) M. Marwan dan Jimmy P Kamus Hukum, Penerbit Reality Publisher, Surabaya, Cetakan I 2009;

54) Merry Christina Gutom, https://media.neliti.com, diakses, 12 september, 2020;

55) M.hukum online.com, di akses, pada tanggal 18 Juni 2020

56) Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016;

57) Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Mediasi Di Pengadilan;

58) ProfilKecamtan Kota Ternate Selatan oleh Kantor Camat Kota Ternate Selatan;

59) Profil Kecamtan Kota Ternate Selatan;

60) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996;

61) Perpres Nomor 56 Tahun 2006;

62) Pataniari Siahan, Politik HukumPembentukan Undang – Undang Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta: Konpress, 2012;

63) Perma No 1 tahun2019, tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

64) Putusan Pengadilan Negeri Ternate, 13 Juli,2020

65) Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara, 9 Oktober, 2020

66) Sarkawi, Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum, Graha Ilmu, Yokyakata,2014;

67) Suratman & H. Phillips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2012;

68) SuhrawardiK.Lubis,Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, Sinar Garafika,Jakarta,2001;

69) R. Otje Salman, Beberpa Aspek Sosiologi Hukum, Alumni Bandung, 1989, Hlm.49 dalam, ibid;

70) Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, 2010, Jakarta;

71) Rianto Adi, Metode Penelitian social dan Hukum, Jakarta, Granit, 2010;

72) R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pelita-Bogor, Cetakan ulang,Tahun,1993;

73) R. Soeroso, Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis,HIR, RBg dan Yurisprudensi, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2015,h.2- 3

74) Tri Rama K,Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Penerbit Karya Agung, Surabaya;

75) Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak – Hak Atas Tanah, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta;

76) UUD Tahun 1945;

77) Undang - Undang 51 Prp Tahun 1960;

78) Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

79) Wawancara, Gazali Abdullah, Ujang Supratman, dan Daim Senen, pada tanggal 4 Januari, tahun 2020;

80) Wawancara, Ibu Ema, 3 Mei, 2020;

81) Wawancara, Muhammad Husain, 3 Mei, 2020;

82) Wawancara, Yunianto Hari Nugroho, 22 Juni, 2020;

83) Wawancara, Hi.AladinHi.Djafar, 24 Juni, 2020;

84) Wawancara, Abdulharis, 11 Agustus, 2020;

85) wawancara, Hi Dero Suleman, 27 Juli, 2020;

86) Wawancara, Rahmatika Nurdin, Kepala Seksi Penanganan masalah dan Pengendalian pada Kantor Pertanahan Kota Ternate, Tanggal 9 Mei, 2020;

87) Wawancara, Muhammad Asikin, Kabag Hukum Pemda Kota Ternate, Tanggal 11 Mei Tahun 2020;

88) www.djkn.kemenkeu.go.id, di akses, pada tanggal 17 Juni tahun 2020

89) Yuhan Al Khairi, http://www.99.co/id/panduan/sengketa-tanah, diakses , pada tanggal 21 September,2020;

90) Zainudidin Ali, Hukum Waris Di Indonesia, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru,Palu,2003;

91) Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam DiIndonesia,SinarGrafika,Palu, 2006

VOLUME 04 ISSUE 08 AUGUST 2021